Kewenangan Mpr Setelah Diadakannya Perubahan Uud 1945

Kewenangan Mpr Setelah Diadakannya Perubahan Uud 1945. Tugas dan wewenang MPR diatur dalam Pasal 3 UUD 1945 bahwa MPR (1) berwenang mengubah dan menetapkan UUD (2) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan (3) hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD Tugas dan wewenang MPR tersebut diatur lebih lanjut dalam UU No 22 Tahun 2003 bahwa MPR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut.

Kewenangan MPR sebelum Amandemen UUD 1945 yang sesuai dengan naskah asli Menetapkan UndangUndang Dasar dan garisgaris besar daripada haluan negara Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Kewenangan MPR setelah adanya Amandemen UUD 1945 Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) ayat (2) ayat (3) UUD 1945 Mengubah dan menetapkan UUD.

Tugas dan Wewenang MPR sebelum dan sesudah Perubahan UUD1945

Tugas MPR sebelum amandemen UUD 1945 sangat luas dan memiliki kekuasaan yang tidak terbatas Sebelum amandemen UUD 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut Pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat Menetapkan undangundang dasar Menetapkan GarisGaris Besar Haluan Negara.

Tugas dan Wewenang MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan

III Kewenangan MPR Setelah UUD 1945 Diamandemen Masalah dan Harapan Dalam sebuah negara demokrasi kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan karenanya rakyatlah yang berdaulat Sebelum UUD 1945 kedaulatan rakyat itu dipegang dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR Namun setelah UUD 1945 terjadi perubahan yang fundamental (mendasar) dalam.