Alasan Gubernur Jenderal De Jonge Menolak Memberi Hak Politik

Alasan Gubernur Jenderal De Jonge Menolak Memberi Hak Politik. Pemerintah konservatif Gubernur Jenderal de jonge menyambut kegelisahan orang Belanda dengan mengeluarkan “ordonansi pengawasan” yang dimuat dalam Staatsblad no 494 tanggal 17 September 1932 Isi dan tujuan dari ordonansi itu ialah memberi kuasa kepada alatalat pemerintah untuk mengurus wujud dan isi sekolahsekolah partikelir yang tidak dibiayai.

(D) Lebih mengedepankan kemerdekaan ekonomi daripada kemerdekaan politik (E) Seringkali menentang berbagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Jawaban (D) 4) Alasan Gubernur Jenderal de Jong menolak memberi hak politik kepada penduduk pribumi adalah 1 Volksraad yang diketuai penduduk pribumi tidak mandiri 2 Sikap pribadi de.

A keanggotaannya meliputi seluruh wilayah Indonesia B

Kegiatan Parindra ini mendapat semakin mendapatkan dukungan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada saat itu van Starkenborg yang menggantikan de Jonge pada tahun 1936 Gubernur Jenderal van Starkenborg memodifikasi politiestaat peninggalan de Jonge menjadi beambtenstaat (negara pegawai) yang memberi konsensi yang lebih baik kepada.

Al Fajri Bahri: Makalah PKN Kelas XII BAB 3

Hak petisi ada pada warga negara meningkatnya perasaan tidak puas di kalangan rakyat terhadap pemerintahan akibat kebijaksanaan politik yang dijalankan Gubernur Jenderal de Jonge Petisi ini ditandatangani juga oleh IJ Kasimo GSSJ Ratulangi Datuk Tumenggung dan Ko Kwat Tiong Isi petisi adalah permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah.

Organisasi Pergerakan Nasional (Budi Utomo, Sarekat Islam

Sikap keras Gubernur Jenderal de Jonge dengan mengeluarkan Wilden Scholen ordonantie 78 Pada perkembangan berikutnya Budi Utomo kurang diminati oleh golongan muda hal ini disebabkan oleh beberapa factor dibawah ini kecuali.